Presiden Prabowo Minta Kasus Dugaan Penyadapan Diusut Transparan, Ariyo Windutomo Ditunjuk Plt KSP

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kasus dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya dilakukan secara objektif dan transparan.

Presiden juga menginstruksikan Kapolri untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurut Prasetyo, Presiden telah memberikan arahan langsung kepada Kapolri agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional dan terbuka.

“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Prasetyo dikutip dari laman resmi setneg.go.id.

Di tengah bergulirnya kasus tersebut, Presiden Prabowo juga telah menandatangani Keputusan Presiden terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Prasetyo menegaskan, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan perkembangan kasus ini tidak mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Pemerintah menginginkan seluruh pelayanan publik melalui institusi kepolisian tetap berjalan normal dan tidak mengalami penurunan.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” katanya.

Terkait dugaan penyadapan, Prasetyo menjelaskan bahwa tindakan penyadapan telah memiliki aturan hukum tersendiri. Ia pun meminta masyarakat tetap tenang dan tidak perlu khawatir berlebihan karena dugaan pelanggaran tersebut diduga melibatkan oknum tertentu.

Pemerintah berharap penanganan perkara ini dapat berjalan sesuai koridor hukum dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, serta menjaga kepentingan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Editor : Eka