Kementerian PKP Siapkan Rp53 Miliar, Huntap Terpusat Padang Pariaman Masih Terkendala Lahan

PADANG PARIAMAN, SUMBAR – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat persiapan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Terpusat bagi masyarakat terdampak bencana. Untuk mendukung pembangunan tersebut, Kementerian PKP telah menyiapkan pagu indikatif anggaran sekitar Rp53 miliar pada Tahun Anggaran 2027.

Namun, kepastian status dan legalitas lahan masih menjadi pekerjaan utama yang harus segera dituntaskan agar pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana itu dapat direalisasikan sesuai target.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Pemkab Padang Pariaman bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Kementerian PKP di Ruang Dillo, Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin (2/11/2026).

Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi syarat utama untuk melanjutkan tahapan perencanaan teknis hingga pembangunan fisik.

Ia berharap pembangunan Huntap Terpusat sudah dapat dimulai pada awal 2027, paling lambat Januari atau Februari. Setelah kepastian lahan diperoleh, pemerintah akan melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan proses lelang pekerjaan konstruksi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Padang Pariaman, Andri Satria Masri, menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah mengupayakan penyediaan lahan pada dua lokasi yang sebelumnya telah dimanfaatkan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara).

Kedua lokasi tersebut berada di lahan aset PT PLN di Asam Pulau, Nagari Anduriang, serta lahan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Katapiang.

Meski demikian, keduanya masih menghadapi kendala administrasi dan regulasi. Lahan milik PLN terkendala ketentuan pemanfaatan dan pelepasan aset BUMN. Sedangkan lahan BWS Sumatera V di Katapiang masih menghadapi persoalan kesesuaian tata ruang karena sebagian kawasan berkaitan dengan area mangrove.

Untuk lahan di Katapiang, Pemkab masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait peninjauan lokasi dan persiapan administrasi hibah tanah kepada pemerintah daerah.

Andri mengatakan, pihaknya terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah alternatif apabila pemanfaatan kedua aset itu tidak dapat direalisasikan.

Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) maupun pengadaan tanah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Bidang Aset BPKD Padang Pariaman, Delvia, menyebutkan bahwa opsi pengadaan tanah melalui APBD dapat dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Tahun Anggaran 2027 apabila pemanfaatan lahan PLN maupun BWS tidak memungkinkan.

Di sisi lain, BP3KP Sumatera III menargetkan kepastian status dan legalitas lahan sudah diperoleh secara tertulis pada November 2026. Selanjutnya, seluruh dokumen persyaratan kesiapan pembangunan atau Readiness Criteria (RC) diharapkan rampung paling lambat pertengahan Desember 2026.

Kepala Seksi Wilayah I BP3KP Sumatera III, Widya, menegaskan bahwa penyelesaian dokumen tersebut sangat penting agar tahapan perencanaan dan persiapan lelang pembangunan fisik dapat dimulai pada Januari 2027 tanpa mengalami keterlambatan.

Pemkab Padang Pariaman berkomitmen terus mengintensifkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, serta instansi terkait untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan Huntap Terpusat terpenuhi.

Dengan dukungan pagu indikatif Rp53 miliar dari Kementerian PKP, pemerintah daerah berharap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana dapat segera direalisasikan sehingga mereka memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan memberikan kepastian untuk melanjutkan kehidupan pascabencana. (Kominfo)