366 Rumah Warga Padang Pariaman Dibedah, 84 Unit Rampung 100 Persen

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, turun langsung meninjau progres pembangunan rumah penerima bantuan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Rabu (4/11/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Ketua TP-PKK Padang Pariaman, Nita Christanti Azis, Kepala Satker Kementerian PKP Sumatera Barat, Zulfahmi, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan wali nagari.

Bupati John Kenedy Azis mengungkapkan, dari total 366 unit rumah yang mendapatkan bantuan, sebanyak 84 unit yang ditangani langsung oleh Satker PKP telah rampung 100 persen. Sementara itu, unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Ia mengapresiasi dukungan Kementerian PKP yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat Padang Pariaman, khususnya dalam mendapatkan hunian yang layak dan sehat.

Menurutnya, Pemkab Padang Pariaman sebelumnya telah mengusulkan sekitar 2.000 unit rumah tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. Namun, pada tahun 2026, baru 366 unit yang dapat direalisasikan sesuai ketersediaan anggaran.

"Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Tentu masih banyak rumah masyarakat yang membutuhkan perhatian. Mudah-mudahan usulan yang belum terealisasi dapat dipenuhi pada tahun berikutnya," harapnya.

Bupati menegaskan, seluruh pengerjaan rumah penerima bantuan ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2026, sehingga manfaat program tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satker Kementerian PKP Sumatera Barat, Zulfahmi, menjelaskan bahwa setiap penerima bantuan memperoleh anggaran sebesar Rp20 juta. Dana tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

"Kami menargetkan seluruh 366 unit bantuan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dituntaskan pada 31 Desember 2026," jelasnya.

Ia menambahkan, penerima bantuan ditentukan berdasarkan kondisi fisik rumah, seperti struktur bangunan, kualitas pencahayaan, dan luas bangunan. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi pertimbangan, dengan prioritas kelompok desil 1 hingga desil 4.

Terkait program tahun 2027, Zulfahmi menyebutkan belum ada kepastian alokasi khusus untuk Padang Pariaman. Meski demikian, berdasarkan arahan awal Menteri PKP, terdapat rencana agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan alokasi minimal 200 unit bantuan.

Pemkab Padang Pariaman berharap dukungan pemerintah pusat melalui program BSPS terus berlanjut, mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah.

Program bedah rumah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang lebih layak, aman, sehat, dan nyaman.