Pembagian MBG Dikecamatan IV Koto Agam, Balita Belum Jadi Prioritas

Oleh: Azra Khairunisa Hanifah Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Gizi, FKM Universitas Andalas Dosen Pengampu: Prof. Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed.

Bayangkan seorang ibu di sebuah jorong di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang setiap pagi mendengar suara mobil pembagi makanan lewat di depan rumah tetangganya, tetapi tidak pernah berhenti di rumahnya. Anak balitanya butuh gizi yang sama, tetapi bantuan itu belum sampai. Inilah wajah nyata dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan hari ini: sebuah program besar dengan niat mulia, yang capaiannya masih timpang antarwilayah dan antarkelompok penerima.

MBG adalah program andalan pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting sekaligus memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini disebut 3B karena mereka berada pada fase yang menentukan, seribu hari pertama kehidupan, saat otak dan tubuh anak sedang dibentuk. Sekali kesempatan ini terlewat, dampaknya bisa menetap seumur hidup: tubuh pendek, daya pikir kurang optimal, dan produktivitas yang rendah di masa depan.

Di Kecamatan IV Koto, pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesungguhnya patut diacungi jempol. Program sudah berjalan sejak akhir tahun lalu, lengkap dengan menu bergizi yang disusun ahli gizi, siklus menu lebih dari sepuluh periode, serta bahan pangan yang sebagian dipasok dari petani lokal seperti kol, wortel, dan cabai. Koordinasi lintas sektor pun terjalin rapi, mulai dari puskesmas, kader posyandu, pemerintah jorong dan nagari, hingga camat dan dinas kesehatan kabupaten. Penerima manfaat pun umumnya puas. Menu ayam menjadi favorit, dan lebih dari delapan dari sepuluh porsi makanan yang dibagikan habis dimakan. Ini pertanda program diterima dengan baik oleh masyarakat.

Namun di balik cerita baik itu, ada fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi: cakupan program masih jauh dari merata. Data menunjukkan bahwa dari total sasaran di Kecamatan IV Koto, baru sekitar 73 persen ibu hamil dan 94 persen ibu menyusui yang terjangkau. Angka itu terdengar cukup baik. Tetapi untuk balita, kelompok yang justru paling rentan terhadap dampak kekurangan gizi, cakupannya baru mencapai separuh dari total sasaran. Artinya, ada ratusan balita yang belum pernah sekali pun merasakan program ini.

Kesenjangan itu semakin terlihat jelas jika kita melihat sebarannya per wilayah. Di satu sisi, ada nagari yang berhasil mencapai cakupan seratus persen untuk seluruh kelompok sasaran, berkat dukungan penuh pemerintah nagari dan penerimaan masyarakat yang tinggi. Namun di sisi lain, ada nagari yang cakupannya nol persen, bukan karena kendala jarak atau logistik, melainkan karena proses pendekatan sosial ke masyarakat belum juga tuntas. Ironisnya, wilayah yang belum terjangkau ini justru menyumbang jumlah balita terbanyak dibandingkan nagari lain, artinya potensi manfaat program di sana sebetulnya sangat besar jika bisa segera direalisasikan.

Ada pula kendala yang lebih teknis, misalnya satu jorong yang jaraknya melebihi batas ketentuan enam kilometer dari dapur SPPG, sehingga distribusi makanan ke sana menjadi persoalan tersendiri. Selain itu, meski menu sudah dirancang bervariasi, balita masih sering enggan makan sayur, dan makanan yang tiba dalam keadaan sudah dingin turut memengaruhi selera makan anak. Edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita pun dirasa belum cukup, padahal edukasi inilah yang menentukan apakah kebiasaan makan sehat akan berlanjut di rumah, bukan hanya saat menerima jatah dari SPPG.

Belajar dari sini, ada beberapa hal yang mendesak untuk dibenahi. Pertama, wilayah yang belum terjangkau harus menjadi prioritas utama, bukan pelengkap. Pendekatan sosial kepada masyarakat yang masih ragu perlu dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, misalnya melibatkan tokoh masyarakat setempat sebagai jembatan komunikasi, dengan pesan bahwa program ini adalah hak setiap anak atas gizi yang layak, bukan bantuan yang harus malu diterima. Kedua, wilayah yang secara geografis sulit dijangkau perlu solusi distribusi yang lebih fleksibel, seperti titik pengambilan yang lebih dekat atau penjadwalan khusus, agar batas jarak tidak lagi menjadi alasan anak-anak kehilangan haknya.

Ketiga, menu untuk balita perlu terus disempurnakan agar sayuran lebih menarik dan tetap hangat saat sampai ke tangan penerima, misalnya dengan wadah penahan panas. Keempat, edukasi gizi bagi kelompok 3B harus diperkuat dan dijadikan bagian rutin kegiatan posyandu, bukan sekadar pelengkap. Kader posyandu yang selama ini bertugas mengantar makanan bisa sekaligus dibekali kemampuan mendampingi ibu-ibu mengatasi anak yang susah makan sayur atau ikan. Kelima, data sasaran balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di setiap posyandu perlu terus diperbarui agar tidak ada anak yang "tidak terlihat" oleh sistem hanya karena datanya belum tercatat dengan baik.

Program MBG di IV Koto sudah membuktikan bahwa niat baik itu bisa berjalan di lapangan: menu bergizi tersedia, tim pengelola bekerja profesional, dan masyarakat pada dasarnya menyambut baik program ini. Namun keberhasilan sebuah program gizi tidak cukup diukur dari seberapa lezat menunya atau seberapa rapi laporannya, melainkan dari seberapa banyak anak yang benar-benar terjangkau, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang selama ini luput dari perhatian.

Seribu hari pertama kehidupan seorang anak tidak bisa menunggu proses birokrasi atau pendekatan sosial yang berlarut-larut. Setiap hari yang terlewat tanpa gizi yang cukup adalah hari yang tidak bisa diulang. Karena itu, sudah saatnya semua pihak, mulai dari pengelola SPPG, tenaga kesehatan, pemerintah nagari, hingga dinas kesehatan kabupaten, bergerak bersama memastikan bahwa setiap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di IV Koto, tanpa terkecuali, benar-benar mendapatkan haknya atas makanan bergizi. Karena gizi yang cukup hari ini adalah investasi generasi yang lebih sehat esok hari. (**)