Pembangunan Hunian Tetap Di Huntara Terancam Gagal, PLN Dan BWS Belum Menanggapi Permintaan Dari Pemkab Padang Pariaman.

Padang Pariaman— Pembangunan hunian tetap (huntap) dilahan yang saat ini digunakan untuk hunian sementara (huntara) korban bencana hidrometeorologi didaerah Asam Pulau Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam dan didaerah Talao Mundam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai terancam gagal. 

Pasalnya pemilik lahan, PLN di daerah Asam Pulau dan Balai Wilayah Sungai (BWS) didaerah Talao Mundam sampai saat ini, belum menyetujui permintaan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyerahan tanah untuk huntal tersebut.

Hal itu, disampaikan Kadis LHKPP Padang Pariaman, Andri Masri saat audensi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Brigjen Pol Yopie Sepang di Huntara Asam Pulau Anduring, Kamis (21/5) siang. Menurut Andri, secara implisit, mereka menolak lahan huntara itu akan dijadikan huntap. Padahal, persyaratan untuk mendapatkan lahan tersebut, sudah dipenuhi oleh pemda. Untuk itu, Andri meminta kepada satgas R3P membantu menyelesaikan permasalah tersebut. 

"Kami berharap kepada pak brigjen, agar bisa membantu permasalahan ini, sehingga huntap bisa dibangun di huntara ini," harap Andri.

Harapan itu, juga disampaikan Kalaksa BPBD Padang Pariaman, Camat 2 x 11 Kayu Tanam dan warga yang tinggal di huntara tersebut.

"Kami berharap kepada bapak brigjen, memperjuangkan kami bisa tetap tinggal disini. Kami sudah cocok tinggal disini," pinta salah seorang warga.

Menanggapi permintaan tersebut, Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorpbrimob) Brigjen Pol Yopie Sepang selaku Wakil Satgas P3R akan mencarikan keluar atas permasalahan itu. "Satgas ini dibentuk untuk menyelesaikan sekat sekat yang ada dilapangan," ujar Yopie. Permasalahan ini, imbuhnya, akan dibawa ke pusat, mudah mudahan ada jalan keluarnya.

"Untuk Huntap nanti akan kita tindaklanjuti lagi. Terkait proses penyediaan lahannya, nantinya kita akan koordinasikan dengan pemilik lahan, PLN dan BWS, ataupun pihak lain yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Huntap,” ungkap Brigjen Yopie.

Selain masalah lahan, warga juga mengadukan ke Yopie, biaya listrik di huntara cukup tinggi. "Biaya listrik di huntara yang kami tempati ini, tinggi pak. Kami sampai membayar 50 ribu per minggu. Untuk itu, tolong dibantu pak, agar biayanya nanti bisa jadi rendah," ujar salah seorang warga.

Menanggapi permasalahan itu, Dirsatbrimob Polda Sumbar yang ikut hadir dalam audiensi tersebut mengatakan untuk masalah listrik, Bapak kapolda sudah menelpon langsung GM PLN yang ada di Sumbar. "Masalah listrik, sudah disampaikan bapak kapolda ke GM PLN buk, mudah mudahan ada jalan keluarnya," ujarnya. 

‎Setelah audiensi Brigjen Pol Yopie Sepang bersama rombongan melihat ruangan dan berbicara langsung dengan penhuninya. 

Sebelum ke huntara, rombongan Brigjen Pol Yopie Sepang sudah meninjau lokasi terdampak bencana, jembatan PLTA yang berada tidak jauh huntara Asam Pulau tersebut, kemudian setelah audiensi dilanjutkan peninjauan lahan pertanian Di Tanah Taban Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung hingga ke lokasi normalisasi Sungai Batang Ulakan (eka).