BREAKING NEWS

Perkuat Peran Indonesia di UNESCO, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Pelindungan Borobudur

Paris, — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. (Hon) Dr. Fadli Zon, menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola budaya global saat melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal UNESCO, Dr. Khaled El-Enany, di Paris, Kamis (22/04). Dalam pertemuan tersebut, yang dikutip dari laman kemenbud, Menteri Kebudayaan secara resmi menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai kandidat anggota Komite Antar-Pemerintah bagi Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) periode 2026–2030, sekaligus membahas penguatan kerja sama budaya dan pengelolaan Warisan Dunia, termasuk Borobudur.

Mengawali pertemuan, Menbud Fadli Zon menyampaikan ucapan selamat kepada Khaled El-Enany atas terpilihnya sebagai Direktur Jenderal UNESCO, sekaligus mengapresiasi kontribusinya dalam kepemimpinan warisan budaya dunia, termasuk inisiatif pendirian Grand Egyptian Museum pada masa jabatannya sebagai Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Mesir tahun 2016-2022. Menbud juga menegaskan pentingnya peran UNESCO dalam kerangka kerja sama multilateral di bidang kebudayaan. “Indonesia memandang UNESCO sebagai mitra strategis dalam penguatan budaya, warisan dunia, pendidikan, dan kerja sama internasional, terlebih di tengah situasi global yang semakin kompleks,” ujar Menbud.

Pencalonan Indonesia pada Komite UNESCO, menurut Menbud Fadli Zon, menegaskan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ikut membentuk arah tata kelola warisan budaya takbenda di tingkat global. “Melalui platform Living Heritage, Shared Future, Kementerian Kebudayaan menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam memperkuat pelindungan berbasis komunitas, mendorong kerja sama global yang lebih setara, dan memperluas akses negara-negara berkembang terhadap dukungan internasional,” tegas Menbud.

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan ini adalah pengelolaan Warisan Dunia, termasuk kawasan Candi Borobudur. Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada pelindungan Outstanding Universal Value (OUV) Borobudur, dan memastikan bahwa Borobudur terus dipahami dan dikelola sebagai situs warisan yang hidup (living heritage) bagi masyarakat.

“Kami sepakat bahwa pengelolaannya harus terus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian Warisan Dunia, etika konservasi, nilai-nilai komunitas, dan fungsi religiusnya sebagai living heritage, serta melalui dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan UNESCO dan pemangku kepentingan terkait,” ujar Menbud.

Terkait proses pemasangan Chattra pada stupa utama, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa usulan dari komunitas Buddha tersebut bukan merupakan rekonstruksi ataupun perubahan terhadap struktur asli candi. “Proses ini juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip pelestarian, termasuk didukung kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya atau Heritage Impact Assessment (HIA) oleh BRIN dan Kementerian Agama untuk mengawasi intervensi yang reversible, non-infasif, adaptif, dan berbasis kehati-hatian, dengan tetap berpijak pada etika konservasi, rujukan ilmiah, serta kepatuhan pada prosedur Warisan Dunia. Borobudur harus dipandang secara utuh, sebagai Warisan Dunia yang wajib kita lindungi, sekaligus sebagai living heritage yang memiliki makna simbolik dan spiritual bagi Masyarakat,” jelas Menbud. “Pendekatan kita harus hati-hati dan terbuka pada konsultasi teknis yang berkelanjutan dengan UNESCO sejalan dengan standar serta prinsip-prinsip pelindungan dan pengelolaan Warisan Dunia,” tambahnya.

Direktur Jenderal UNESCO yang juga didampingi oleh Direktur World Heritage Center UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, menekankan pentingnya melanjutkan proses sesuai kerangka Warisan Dunia, terutama melalui penyusunan dan penyampaian Heritage Impact Assessment agar usulan tersebut dapat dikaji secara teknis dan menyeluruh oleh UNESCO dan badan penasihat terkait, sebelum dibahas lebih lanjut oleh Komite Warisan Dunia.

“Borobudur adalah living site dan harus tetap menjadi living site. Yang penting bagi kami adalah memastikan bahwa proses teknis ditempuh dengan baik, termasuk melalui Heritage Impact Assessment, sehingga World Heritage Committee dapat memahami secara utuh apa yang sedang diupayakan dan mengapa hal itu penting bagi masyarakat,” ujar Lazare yang juga menggarisbawahi dimensi hidup dari situs tersebut.

Sebagai salah satu kontribusi bagi UNESCO di kawasan Asia Pasifik, Menbud juga menyampaikan gagasan pembentukan Asia-Pacific Center for Community-Based Safeguarding of Intangible Cultural Heritage di Indonesia. Direktur Jenderal UNESCO menyambut positif inisiatif Indonesia untuk mengajukan Category 2 Centre yang berfokus pada pemberdayaan komunitas, sekaligus secara khusus memuji komitmen pemerintah Indonesia dalam membentuk Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. “Kami mengapresiasi Indonesia yang membuka ruang kerja sama lebih erat dengan UNESCO dalam penguatan komunitas, serta pengelolaan situs warisan yang berkelanjutan,” ujar Khaled El-Enany.

Kedua pihak juga membahas penguatan peran UNESCO dan kerja sama kawasan. Dirjen UNESCO El-Enany menyoroti bahwa kantor UNESCO di Jakarta akan menandai 75 tahun pada 2026, dan menyebutnya sebagai salah satu kantor lapangan UNESCO tertua dan terbesar di luar Paris. Menbud Fadli Zon menyatakan dukungannya terhadap penguatan kehadiran UNESCO di kawasan Asia-Pasifik, sekaligus mengusulkan pelibatan yang lebih besar bagi para ahli dan tenaga profesional Indonesia dalam program-program UNESCO di Indonesia maupun di kawasan sebagai kontribusi nyata bagi knowledge-sharing, capacity-building, dan implementasi program di lapangan.

Pertemuan ini menegaskan arah yang semakin kuat dalam kerja sama kebudayaan dalam kerangka UNESCO, menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengelola warisan dunia secara bertanggung jawab, ilmiah, dan terbuka terhadap dialog. Bagi Indonesia, pelindungan Warisan Budaya Dunia, penguatan warisan budaya takbenda, dan pengembangan kerja sama kelembagaan dengan UNESCO merupakan bagian dari agenda yang lebih besar untuk menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan, jembatan diplomasi, dan kontribusi nyata Indonesia bagi peradaban dunia. (Kemenbud)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar