Wapres Gibran Tinjau Banjir Bandang Solok, Minta Penanganan dan Pemulihan Dipercepat

SOLOK, SUMBAR — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung dampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat serta proses pemulihan masyarakat terdampak berjalan cepat.

Gibran meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk pencarian korban yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, penyediaan air bersih, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Wapres juga meminta pemerintah daerah segera mendata warga terdampak yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara.

Pendataan tersebut diperlukan agar masyarakat terdampak bencana dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi kredit selama masa kebencanaan.

"Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi," ujar Gibran.

Selain itu, Gibran menekankan percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Menurutnya, Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar maupun nasional, terutama komoditas padi dan bawang.

Pemulihan sektor pertanian dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan setelah bencana.

Gibran juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat banjir bandang.

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dan ibu hamil juga diminta mendapat perhatian khusus dalam pendistribusian bantuan.

Untuk mencegah munculnya penyakit pascabencana, ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang ditekankan Wapres. Sementara untuk mengurangi risiko bencana serupa, pemerintah diminta mempercepat mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.

Gibran meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dituangkan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam serta kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.

Untuk pembangunan hunian tetap, Gibran mengingatkan agar lokasi yang dipilih aman dari risiko bencana. Namun, lokasi tersebut tetap diharapkan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal sebelumnya maupun sumber mata pencaharian masyarakat.

"Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi," tegasnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Menurut Mahyeldi, langkah tersebut penting karena curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.

“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.

Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.

Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi dan membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lainnya.

Kegiatan tersebut akan dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana dan komunitas pencinta alam.

Pemprov Sumbar juga mendapat dukungan BNPB berupa peralatan, termasuk chainsaw, untuk mendukung proses pembersihan di lapangan. (Humas)