Pemkab Padang Pariaman Gandeng Kemendagri Optimalkan PAD Lewat Digitalisasi Transaksi

PADANG PARIAMAN, SUMBAR — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, di Hall Inspektorat Padang Pariaman, Jumat (25/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Padang Pariaman untuk membahas strategi penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi penerimaan serta peningkatan tata kelola keuangan daerah.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan penguatan fiskal daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Menurutnya, transfer dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi daerah. Karena itu, pemerintah kabupaten perlu terus menggali dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

“Efisiensi harus kita imbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tegas John Kenedy Azis.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memiliki perhatian yang sama terhadap peningkatan pendapatan daerah. Optimalisasi PAD, kata dia, perlu dilakukan bersamaan dengan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa Padang Pariaman telah menyediakan portal layanan pajak online untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

ETPD tidak hanya diarahkan sebagai sistem pembayaran elektronik, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi ekosistem transaksi pemerintah daerah agar pelayanan semakin mudah, cepat, transparan dan aman.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mendorong Pemkab Padang Pariaman mengoptimalkan seluruh potensi yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ia menyebut peningkatan PAD dapat ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi hingga penguatan inovasi daerah.

Agus Fatoni juga menekankan pentingnya pemutakhiran dan akurasi data sebagai salah satu dasar dalam penerimaan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Selain sektor perpajakan, ia mendorong optimalisasi potensi BUMD, BLUD, RSUD dan Puskesmas, termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berpotensi menjadi sumber pendapatan.

Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah serta mengoptimalkan berbagai program dan anggaran kementerian/lembaga yang dapat mendukung pembangunan daerah.

Melalui forum tersebut, Pemkab Padang Pariaman diharapkan mampu memperluas digitalisasi transaksi sekaligus membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.

Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Simon Saimima, Direktur Keuangan Bank Nagari Sumbar Roni Edrian, Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara, seluruh kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Padang Pariaman. (Kominfo)