KONI Padang Pariaman Dukung Penuh Porprov 2026, Namun Jadwal Pelaksanaan Dengan Pengesahan Anggaran Tidak Pas

Ketua KONI Padang Pariaman, Asmadi, mengatakan APBD Perubahan baru disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Senin (21/9).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat persiapan kontingen Padang Pariaman, khususnya terkait pencairan anggaran, menjadi terkendala.

"Penetapan anggaran perubahan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman paling terakhir dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, baru diketuk palu tanggal 21 September ini, sementara jadwal Porprov yang disampaikan masih di tanggal 2 hingga 14 Oktober nanti. Dengan jadwal tersebut, atlet kami kasihan jadinya, karena dipastikan anggaran tidak tersedia," ujar Asmadi saat ditemui wartawan di kantornya di Parikmalintang, Senin (21/9/2026).

Asmadi menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung keikutsertaan daerah tersebut dalam Porprov Sumbar 2026.

Namun, ia menilai waktu pelaksanaan Porprov perlu disesuaikan dengan tahapan penganggaran dan pencairan dana daerah.

"Kami mengapresiasi pemerintah telah menganggarkan dana lumayan besar, namun waktunya tidak tepat untuk tanggal 2 Oktober nanti," katanya.

Ia menjelaskan, setelah APBD Perubahan disahkan, masih terdapat sejumlah tahapan administrasi sebelum anggaran dapat digunakan.

"Ketuk palu tanggal 21 September, kemudian dibersihkan lagi oleh BKD, lalu diusulkan ke gubernur selama 14 hari kerja, kemudian dikembalikan lagi ke DPRD kabupaten, terus ke gubernur lagi. Maksimalnya memakan waktu 20 hari," jelasnya.

Dengan perkiraan waktu tersebut, kata Asmadi, anggaran baru berpotensi dapat dicairkan sekitar 12 Oktober 2026.

"Kalau 20 hari, maka tanggal 12 Oktober baru bisa cair. Kami meminta dipertimbangkan bagaimana Padang Pariaman itu bisa ikut Porprov. Kami sudah lama menginginkannya, kami tidak ingin tidak ikut," pintanya.

Kecemasannya itu, didukung oleh kenyataan yang dihadapi oleh daerah lain. Untuk memastikannya, Asmadi menelpon langsung koleganya yang ada di Kota Sawahlunto lewat telpon seluler. Dihadapi awak media, temannya yang dipanggil Jon, mengaku untuk Kota Sawahlunto, ketuk palu anggaran perubahannya tanggal 31 Agustus, pengajukan evaluasi ke gubernuran tanggal 3 September dan target selesai 21 September, namun ditunda 22 September. "Kemungkinan pak sekda besok (Selasa) ke kantor gubernur," ujar Jon lewat telpon seluler.

 

Selain itu, Asmadi menegaskan, penentuan jadwal Porprov bukan merupakan kewenangan KONI kabupaten/kota. Karena itu, ia berharap para kepala daerah dapat kembali melakukan koordinasi untuk membahas penyesuaian jadwal.

"Kalau bisa kepala daerah rakor kembali untuk menjadwalkannya. Disesuaikan jadwal penganggaran dengan pelaksanaan Porprov itu sendiri," ujarnya.

Ia mengatakan, jika Porprov tetap dipaksakan berlangsung sesuai jadwal awal, kontingen Padang Pariaman berpotensi menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari seragam atlet, biaya pemusatan latihan (TC), uang saku hingga transportasi.

"Kalau dipaksakan atlet Padang Pariaman akan telanjang, tidak punya baju, tidak punya uang TC, tidak punya uang saku, tidak punya uang transportasi," ungkapnya.

Asmadi mengibaratkan kondisi yang dihadapi KONI Padang Pariaman saat ini seperti rumah yang terlihat, tetapi jalan menuju ke sana belum jelas.

Menurutnya, persoalan terkait kesiapan anggaran juga tidak hanya dialami Padang Pariaman. Ia menyebut terdapat sejumlah kabupaten/kota lain di Sumatera Barat yang menghadapi persoalan serupa.

"Permasalahan ini tidak saja dihadapi Padang Pariaman, ada 14 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menghadapi permasalahan yang sama, baru lima kabupaten/kota yang menyatakan siap," imbuhnya.

KONI Padang Pariaman, lanjut Asmadi, berharap jadwal Porprov dapat digeser sehingga kontingen daerah tersebut tetap bisa ambil bagian.

Ia menegaskan, permintaan penyesuaian jadwal bukan berarti pihaknya tidak mendukung pelaksanaan Porprov maupun tidak peduli terhadap atlet.

"Porprov sudah dirindukan masyarakat. Kalau ada netizen yang mengatakan permintaan penggeseran penyesuaian jadwal, kami tidak cinta pada atlet, itu salah besar. Karena atlet dari 48 cabor yang akan diikuti Padang Pariaman sudah latihan semenjak beberapa bulan lalu," katanya.

Asmadi juga mengkhawatirkan kesenjangan fasilitas antara atlet Padang Pariaman dengan kontingen daerah lain apabila Porprov tetap digelar sesuai jadwal saat ini.

"Kalau seandainya dipaksakan, saya merasa kasihan terhadap atlet. Karena atlet daerah lain seperti Padang, Mentawai, Agam, Bukittinggi dan Sijunjung menggunakan baju seragam, sementara atlet kami tidak ada baju baru, tidak ada uang saku dan uang keperluan lainnya," ujarnya.

Asmadi juga menambahkan, kalaupun bisa cair akhir September ini, mereka juga akan terkendala dalam pengadaan baju seragam untuk kontingen. " Atlet kami ada sekitar 700 ditambah pelatih, official dan maneger maka dibutuhkan 918 baju seragam. Dari toko yang dihubungi, untuk pengadaannya dibutuhkan waktu minimalnya 15 hari, "jelasnya.

Selain kesiapan kontingen, KONI Padang Pariaman menurut Asmadi juga mempertimbangkan kesiapan lainnya, seperti aspek administrasi, sarana prasarana dan  akuntabilitas penggunaan anggaran. "Perhatian kami tidak saja terhadap kesiapan kontingen, tapi secara keseluruhan.  Sehingga perhelatan Porprov nantinya, khusus dari Padang Pariaman bisa berjalan lancar, tertib, aman dan sesuai dengan regulasi. Karena setelah Porprov dilaksanakan, kami tidak ingin berhadapan dengan hukum," tegas Asmadi.

Untuk itu, KONI Padang Pariaman kembali meminta pihak terkait mempertimbangkan pergeseran jadwal Porprov Sumbar 2026 agar seluruh kontingen, termasuk Padang Pariaman, dapat mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut secara layak.

"Untuk itu, kami berharap pergeseran jadwal Porprov agar dipertimbangkan," pungkas Asmadi.