Kesbangpol Bintan Gelar Konsultasi Publik, Perkuat Forum Pembauran Hingga Kecamatan

BINTAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait evaluasi rekrutmen anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bintan periode 2026–2030, Kamis (17/89).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komposisi keanggotaan FPK yang representatif sekaligus meningkatkan perannya dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk. 

Forum dibuka oleh Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Bintan, Muhammad Sofyan, dan dihadiri perwakilan Bapperida, BKAD, Diskominfo, jajaran Bakesbangpol, serta Ketua dan pengurus FPK Kabupaten Bintan.

Sebanyak 25 pengurus dan anggota FPK turut berpartisipasi memberikan masukan dan pandangan terkait evaluasi rekrutmen keanggotaan berdasarkan suku dan etnis.

Dalam sambutannya, Muhammad Sofyan menegaskan bahwa FPK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan, memperkuat persatuan, serta membangun hubungan harmonis antarsuku dan etnis di Kabupaten Bintan.

Menurutnya, keberadaan FPK tidak hanya penting di tingkat kabupaten, tetapi juga perlu diperkuat hingga kecamatan agar pembauran kebangsaan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Ke depan, eksistensi FPK perlu ditingkatkan hingga tingkat kecamatan melalui kegiatan nyata, seperti gotong royong dan pagelaran seni budaya yang melibatkan seluruh etnis di Kabupaten Bintan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung diharapkan terus menjadi pedoman dalam memperkuat toleransi, kebersamaan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Lebih lanjut, Sofyan mengingatkan bahwa keberagaman suku dan etnis perlu dikelola melalui komunikasi, silaturahmi, dan pembauran yang berkelanjutan. Dalam hal ini, FPK diharapkan mampu membantu pemerintah daerah mendeteksi dan meminimalkan potensi gesekan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Ia turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkolaborasi mendukung eksistensi FPK, baik melalui penguatan program maupun kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dari sisi dukungan pemerintah daerah, Plt. Sekretaris Bapperida Kabupaten Bintan, Rany Aggriani menyampaikan bahwa pada 2026, Pemkab Bintan memberikan dukungan anggaran melalui dana hibah bagi FPK. Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan kegiatan pembauran kebangsaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Rany berharap Forum Konsultasi Publik ini menghasilkan masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan rekrutmen anggota FPK berdasarkan suku dan etnis. Dengan komposisi keanggotaan yang representatif serta dukungan lintas perangkat daerah, FPK Kabupaten Bintan diharapkan semakin optimal menjalankan perannya dalam memperkuat persatuan, merawat keberagaman, dan menjaga keharmonisan masyarakat menuju periode kepengurusan 2026–2030. (Nd).