Wako Pariaman Tinjau 609 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP

Pariaman, Sumbar – Pemerintah Kota Pariaman menerima sebanyak 609 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang lebih layak.

Wali Kota Pariaman Yota Balad turun langsung meninjau pelaksanaan program bedah rumah tersebut di Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, dan Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Jumat (28/8/2026).

Yota mengatakan, dari total 609 unit BSPS yang diterima Kota Pariaman, sebanyak 300 unit merupakan bantuan pada tahap I hingga III, sedangkan 309 unit lainnya masuk pada tahap IV.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pariaman mendapatkan total sebanyak 609 BSPS. Pada tahap I sampai III, Kota Pariaman mendapatkan bantuan 300 BSPS, dan tahap IV sebanyak 309 BSPS sampai akhir tahun 2026 ini,” ujar Yota.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PKP Maruarar Sirait, atas dukungan terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat di Kota Pariaman.

Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta per unit rumah. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian PKP, serta dukungan melalui pokok pikiran Anggota DPR RI Andre Rosiade dan usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy.

Untuk tahap I, terdapat 129 penerima manfaat dari Kementerian PKP. Kemudian tahap II sebanyak 23 penerima melalui pokok pikiran Anggota DPR RI Andre Rosiade, dan tahap III sebanyak 148 penerima dari Kementerian PKP.

Sementara itu, pada tahap IV, Kota Pariaman mendapatkan tambahan 309 penerima manfaat melalui usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy.

Yota menjelaskan, pelaksanaan tahap I hingga III saat ini sudah berjalan dan sebagian di antaranya telah rampung. Sedangkan untuk tahap IV, prosesnya telah memasuki tahap verifikasi lapangan dan masih menunggu pembentukan tenaga fasilitator dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Kementerian PKP.

Menurut Yota, program BSPS diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Pariaman. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, pelaksanaan program juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemko Pariaman mendorong pelaksanaan pembangunan menggunakan skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat. Dengan skema tersebut, masyarakat sekitar dapat ikut merasakan manfaat ekonomi, mulai dari tukang, toko bangunan, tenaga pendamping hingga sopir angkutan.

“Dengan skema ini, mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini, sehingga dapat memberdayakan masyarakat lokal dan uang berputar di daerah,” ungkapnya.

Yota juga mengingatkan bahwa bantuan sebesar Rp20 juta per rumah belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan hingga selesai. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan semangat gotong royong.

Dalam kunjungan tersebut, Yota Balad meninjau langsung tiga rumah penerima manfaat. Di Desa Pakasai, progres pembangunan salah satu rumah mencapai 20 persen. Sementara di Desa Sikapak Timur, masing-masing rumah telah mencapai progres 50 persen dan 100 persen.

Salah seorang penerima manfaat di Desa Pakasai, Jermi Yoyo Hendra, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut.

Ia mengatakan, setelah rumahnya diperbaiki, keluarganya tidak lagi khawatir mengalami kebocoran ketika hujan turun. Kondisi rumah yang kini lebih layak juga membuat keluarganya dapat beristirahat dengan lebih tenang.

Yota turut meminta para kepala desa dan lurah di Kota Pariaman untuk mendata warga yang belum mendapatkan program BSPS. Warga yang memenuhi kriteria diharapkan dapat diusulkan kembali untuk memperoleh bantuan pada program tahun 2027 mendatang.